Batalkan Putusan KPU, MK Perintahkan PSU Pilkada Sabu Raijua Tanpa Paslon Nomor Urut Dua

Ditulis oleh Robi Ardianto pada Kamis, 15 April 2021 – 17:31 WIB

(Repost Bawaslu RI)

Sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan di MK yang disiarkan akun media sosial, Kamis 15 April 2021/Foto: Youtube

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan penetapan rekapitulasi hasil keputusan KPU Sabu Raijua pemilihan bupati dan wakil bupati Sabu Raijua tahun 2020. MK pun memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang tanpa pasangan calon (paslon) nomor urut 2 yakni Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly.

“Menyatakan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly dari kepesertaan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Sabu raijua tahun 2020,” kata Ketua Majelis Anwar Usman dalam sidang putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, Kamis (15/4/2021).

Dalam sidang, Majelis Hakim Saldi Isra menyebutkan Orient memiliki dua paspor yaitu Republik Indonesia dan Amerika Serikat. Menurutnya, dalam Pasal 23 UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan huruf a, b, dan h menjelaskan tentang warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan :
a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau

“Kepemilikan paspor Amerika Serikat demikian maupun negara asing lainnya jika merujuk pada Pasal 23 huruf h juncto huruf huruf a dan huruf b UU 12/2006 membawa konsekuensi bahwa yang bersangkutan yaitu Orient patriot Riwu Kore seharusnya secara serta merta kehilangan statusnya sebagai warga negara Indonesia tanpa harus melalui mekanisme administratif pelepasan kewarganegaraan,” kata Saldi.

Perlu diketahui, sebelumnya Bawaslu telah melayangkan surat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berisi pandangan terhadap Orient Patriot Riwu Kore yang tak memenuhi syarat sebagai calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua lantaran masih tercatat sebagai warga negara Amerika Serikat (AS).

Dalam rekomendasi tersebut, Bawaslu meminta Mendagri untuk tidak melantik Orient sebagai Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Bawaslu berpandangan, secara hukum Orient tidak memenuhi syarat menjadi calon bupati setelah ditemukannya status kewarganegaraan ganda terlapor (Orient) dari rangkaian hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.

Editor: Ranap THS

Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Tinggi, Dewi Sebut Kerja Bawaslu Efektif

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat menjadi pembicara FGD Penyusunan NSPK Tindak Lanjut Pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Perundang-undangan, Senin (29/3/2021) malam/Foto: Humas Bawaslu RI

Ditulis oleh : Bawaslu RI pada 31 Maret 2021 pukul 13:14

Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan tingginya penanganan pelanggaran soal netralitas aparatur sipil negara (ASN) menunjukan kerja divisi penanganan pelanggaran Bawaslu cukup efektif.

“Dalam catatan kita (Bawaslu) angka pelanggaran netralitas ASN mencapai angka cukup tinggi ini menunjukan bahwa kerja-kerja kelembagaan kita cukup efektif dalam melakukan penanganan pelanggaran netralitas ASN,” kata Dewi saat membuka FGD Penyusunan NSPK Tindak Lanjut Pelanggaran Kode Etik dan  Pelanggaran Perundang-undangan, Senin (29/3/2021) malam.

Menurut Dewi, Bawaslu memiliki pengalaman dalam menangani pelanggaran netralitas ASN, meski masih banyak hal yang perlu didiskusikan agar lebih baik lagi, terlebih dalam menghadapi Pemilu 2024.

“Beberapa rekomendasi yang diteruskan ke ASN mendapatkan respon yang cukup baik, bahkan telah tuangkan dalam perjanjian kerja sama anatara Bawaslu dan Komisi ASN,” ujarnya.

Perlu diketahui soal pelanggaran netralitas  ASN, Bawaslu telah mengeluarkan 1562 rekomendasi yang diteruskan kepada Komisi ASN.

Penulis: Robi Ardianto

Editor: Ranap THS
Fotografer: Bhakti Satrio

Sumber: Bawaslu RI

Gakkumdu Cegah Pelanggaran Saat PSU, Dewi: Terutama Netralitas ASN Yang Ada Calon Petahana

Ditulis oleh : Bawaslu RI pada 27 Maret 2021 pukul 14:02

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan pelanggaran dalam tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa ditekan dengan kehadiran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Menurutnya, potensi kerawanan pelanggaran pidana pemilihan (pilkada) masih sangat tinggi.

“Potensi pelanggaran setelah putusan MK (digelarnya PSU) sangat tinggi. Terutama di daerah yang terdapat calon petahana. Dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyalahgunaan kewenangan. Selain itu juga ada politik uang dan pembagian sembako kepada masyarakat,” ungkapnya dalam Diskusi Penyusunan Strategi dan Analisis Pengawasan dalam Pemungutan Suara Ulang Putusan Mahkamah Konstitusi, Jumat, (26/3/2021).

Dalam mencegah potensi pelanggaran pidana, lanjutnya, Bawaslu tak bisa sendirian. Untuk itu, dia meyakinkan perlu menggandeng beberapa pihak terkait seperti dari kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. “Untuk menekan terjadinya pelanggaran, maka kehadiran Sentra Gakkumdu Sangat Dibutuhkan,” tutur dia.

Pada acara diskusi ini, Dewi menyatakan adanya masukan baik dari kejaksaan, kepolisian, pemantau pemilu, dan pakar pidana dalam menangani potensi pelanggaran pidana pemilihan. Masukan tersebut baginya sangat dibutuhkan untuk menentukan Sentra Gakkumdu ke depannya.

Penulis : Hendi Purnawan

Editor: Ranap THS

Fotografer: Irwan

Sumber : Laman resmi BAWASLU RI

Pelaksanaan Pemilu 2024, Abhan : Perlu Sikronisasi Perbawaslu Dan PKPU Dalam Setiap Tahapan

Ketua Bawaslu Abhan menghadiri Seminar Nasional Fenomena Pilkada Serentak 2020 dan Resolusi Penyelenggara Menuju Pemilihan Serentak 2024 yang diselenggarakan KPU Kota Semarang, Selasa (23/3/2021). (Foto : Humas Bawaslu Jawa Tengah)

Ditulis oleh : Bawaslu RI pada 26 Maret 2021 pukul 10:44

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Republik Indonesia Abhan mengatakan perlu dilakukan sinkronisasi peraturan KPU (PKPU) dan peraturan Bawaslu (Perbawaslu) menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

“Untuk menyempurnakan Pemilihan 2024 perlu adanya sinkronisasi PKPU dan Perbawaslu setiap Tahapan supaya bisa berjalan selaras,” kata Abhan saat menghadiri kegiatan seminar nasional Fenomena Pilkada Serentak 2020 dan Resolusi Penyelenggara Menuju Pemilihan Serentak 2024 yang diselenggarakan KPU Kota Semarang, Selasa (23/3/2021).

Selain itu, Abhan juga menyebutkan beberapa persiapan krusial yang harus dilaksanakan jelang Pemilu 2024 di antaranya pengawasan daftar pemilih di mana integrasi data kependudukan dan percepatan perekaman harus segera dilakukan, beserta data pemilih khusus dan tambahan.

“Data pemilih merupakan hal krusial dalam menjaga demokrasi bangsa, nyawa bangsa kita sepenuhnya ada dalam suara dan hak pemilih sehingga perlu adanya perbaikan dalam proses pemutakhiran data pemilih,” ujar Abhan.

Dia menambahkan soal kesiapan sumber daya manusia (SDM) pengawas, kekuatan infrastruktur komunikasi, dukungan sekretariat, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan harus lebih ditingkatkan guna berlangsungya proses tahapan Pilkada 2024 yang lebih baik.

Evaluasi pelaksanaan Pilkada 2020, menurut Abhan juga dapat memperkuat aturan, serta kebijakan Pemilu 2024.

Di acara tersebut hadir pula anggota DKPP Idha Budhiati dan Anggota KPU RI I Dewa Kade Warsa Raka Sandi.

Penulis : Yusuf Manggala

Foto : Bayu/Dede

Sumber :  Bawaslu RI | https://bawaslu.go.id

Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Gelar Rapat koordinasi Data Pemilih Berkelanjutan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja,  Rabu 24 Maret 2021 Ketua Bawaslu Serni Pindan S.Pd. bersama Staf Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Dewi Hariati Ramlan. Menghadiri Undangan Bawaslu Provinsi yang bertempat di Ruang Sidang  Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

Rapat Koordinasi yang diikuti oleh Kordiv PHL dan Staf Bawaslu Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan ini bertujuan untuk memantapkan strategi Pengawasan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) guna untuk menghasilkan Daftar Pemilih Yang Akurat, Mutahir, dan Berkualitas.

Azry Yusuf, SH. MH Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran menyampaikan bahwa, Bawaslu dalam melakukan Pengawasan terhadap Daftar Pemilih sangat penting, tujuan dari Pengawasan adalah untuk meminimalisir banyaknya masalah data pemilih seperti pada Pemilu maupun Pemilihan sebelumnya.

Pengawasan tidak hanya sebatas mengawasi Tahapan, jika terdapat hal-hal yang bisa dilakukan terkait dengan Data Pemilih Berkelanjutan, bentuk Pengawasan Bisa dilakukan  Koordinasi dengan Pihak-pihak terkait termasuk KPU, lanjut Asry Yusuf.

Dalam Alokasi waktu tanpa Tahapan Bawaslu Harus menunjukan eksistensinya kepada Publik agar tidak melahirkan berbagai tanggapan masyarakat, untuk itu shering pengalaman dari seluruh Bawaslu di Sulsel terkait peran dan fungsi pengawasan sangat di harapkan.  Salah satunya adalah pengawasan terkait Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB). Hingga penyusunan time scedule dan perencanaan kegiatan yang efektif dan efesien, Urai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan H.L. Arumahi dalam penyampaiannya di kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Secara Berkelanjutan Triwulan I.  (Humas Bawaslu Tana Toraja)