Komisi II Setujui Usulan Anggaran Bawaslu Tahun 2022, Abhan: Bawaslu Punya Program Prioritas

Ditulis oleh Ranap Tumpal HS pada Selasa, 21 September 2021 – 19:47 WIB

Ketua Bawaslu Abhan (kiri) didampingi Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar (kanan) menyampaikan usulan dalam RDP bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (21/9/2021)/foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan usulan penganggaran tahun 2022 dalam acara Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI  dengan Mendagri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), DKPP, KPU dan Bawaslu di Jakarta, Selasa (21/9/2021). Hal tersebut menurutnya sesuai dengan arah kebijakan Bawaslu mempersiapkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Abhan mengungkapkan, dukungan anggaran agar Bawaslu dapat menjalankan program sesuai arah kebijakan yang ditetapkan. Beberapa arah kebijakan tersebut, ungkap dia, seperti pengembangan dan sosialiasi pengawasan pemilu partisipatif, persiapan pengawasan netralitas ASN Pemilu 2024, dan pengembangan kelembagaan Bawaslu.

“Bawaslu mempunyai proyek prioritas pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif dan pengembangan Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat),” sebutnya yang didampingi Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dan Deputi Dukungan Administrasi Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar serta Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro yang mengikuti secara daring (dalam jaringan).

Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo mengungkapkan, dalam masa pandemi Covid-19 yang membuat keuangan negara berat, maka diperlukan kreativitas. Dia menyarankan agar dalam menentukan arah mata anggaran bisa lebih banyak terhadap pelatihan. “Pengawas TPS itu misalnya perlu ada beberapa pelatihan. Jadi lebih efektif apabila prioritasnya terhadap pelatiha-pelatihan,” tuturnya.

Junimart Girsang yang menjadi pimpinan sidang Raker/RDP ini menyampaikan Komisi II DPRI RI menyetujui usulan anggaran oleh KPU, Bawaslu, DKPP, Kementerian Dalam Negeri, dan BNPP.

Editor: Jaa Pradana
Fotografer: Robi Ardianto

Tak Ingin Masalah Pemilu 2019 Terulang, Dewi Jabarkan Sederet Program Bawaslu untuk 2024

Ditulis oleh Hendi Purnawan pada Kamis, 9 September 2021 – 15:22 WIB

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat menjadi narasumber dalam webinar Pengawasan Efektif untuk Pemilu 2024 yang digelar Lingkar Studi Demokrasi dan Pemilu (LSDP), Kamis 9 September 2021/Foto: Hendi Purnawan (Pemberitaan dan Publikasi Bawaslu RI)

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meenjabarkan permasalahan yang terjadi pada Pemilu 2019 yang kemungkinan dapat terulang kembali pada Pemilu 2024. Dia menunjuk potensi masalah di antaranya penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada verifikasi partai politik, pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik, dan beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) khususnya saat pemungutan sekaligus penghitungan suara.

“Semoga saja masalah itu tak terulang kembali. Penyelenggara pemilu masih punya waktu untuk meminimalisir munculnya persoalan,” ucapnya dalam webinar Pengawasan Efektif untuk Pemilu 2024 yang digelar Lingkar Studi Demokrasi dan Pemilu (LSDP), Kamis (9/9/2021).

Wanita kelahiran Palu, Sulawesi Tengah ini menjabarkan strategi yang sudah disiapkan. Bawaslu, ungkapnya, sudah punya program untuk meminimalisir terjadinya kesalahan serupa. Dia menyatakan Bawaslu sedang menyusun program dan strategi pengawasan untuk dijadikan tolok ukur keberhasilan pengawasan, menginventarisir norma undang-undang yang punya potensi permasalahan kemudian mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi.

“Selain itu, kami juga mendorong penyamaan persepsi antara lembaga penyelenggara pemilu terhadap norma perundang-undangan. Mengawasi pembentukan Peraturan KPU. Melakukan evaluasi dan harmonisasi Peraturan Bawaslu,” urainya.

Dewi menambahkan, Bawaslu memaksimalkan sosialisasi pengawasan dengan orientasi meningkatnya pengawasan partisipatif serta membuat ukuran keberhasilan dari pengawasan partisipatif. Bawaslu juga, lanjut dia, merencanakan penganggaran sesuai dengan kebutuhan riil kerja-kerja pengawasan serta terus mengembangkan pengawasan berbasis teknologi dengan merekrut pengawas yang ‘melek’ teknologi

“Bawaslu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan serta profesionalitas penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran. Supaya para pelapor mendapatkan penanganan dan hasil yang terbaik,” tuturnya.

Editor: Ranap THS

Abhan Harap Keterwakilan Perempuan untuk Pengawas Pemilu Makin Besar

Ditulis oleh Ranap Tumpal HS pada Selasa, 31 Agustus 2021 – 11:14 WIB

Ketua Bawaslu Abhan membuka acara Rapat Persiapan Keikutsertaan Peningkatan Kapasitas bagi Anggota Bawaslu Perempuan Daerah Seluruh Indonesia yang diselenggarakan atas kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP Universitas Indonesia (UI) secara virtual, Selasa (31/8/2021)/foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan berharap jumlah keterwakilan perempuan untuk pengawas pemilu semakin besar dalam perekrutan periode mendatang. Meski belum memenuhi kuota perempuan sebanyak 30%, menurutnya Bawaslu bakal melakukan perbaikan, baik secara kualitas dan kuantitas pelibatan perempuan sebagai pengawas pemilu.

Saat membuka acara Rapat Persiapan Keikutsertaan Peningkatan Kapasitas bagi Anggota Bawaslu Perempuan Daerah Seluruh Indonesia yang diselenggarakan atas kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP Universitas Indonesia (UI), dia memberikan apresiasi. “Kami menyambut baik program dari Puskapol UI yang bertajuk Perempuan Pemimpin Tahun 2021. Program ini selarasa dengan komitmen Bawaslu untuk mendorong partisipasi publik, khususnya dari kalangan perempuan,” katanya yang hadir secara daring (dalam jaringan), Selasa (31/8/2021).

Abhan menegaskan, Bawaslu akan terus mendorong tercapainya keterwakilan 30% di penyelenggara pemilu. “Namun, memang dalam periode ini belum bisa memenuhi total keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Saya harap dalam perekrutan selanjutnya akses kepada perempuan dibuka selebar-lebarnya dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga jajaran ad hoc (sementara) sebagai Panwascam, Panwas Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS,’ imbuh dia.

Dia lalu membuka data terkait jumlah sumber daya manusia yang menjabat sebagai pimpinan Bawaslu. Menurutnya dari total 188 orang dari 34 provinsi terdapat jumlah perempuan sebanyak 38 atau 39 orang. “Jadi, persentasenya baru sekitar 20%,” akunya.

Lalu di 514 Bawaslu Kabupaten/Kota, dia melanjutkan, jumlah personilnya mencapai 1.914 orang dengan jumlah perempuannya sekitar 322 orang. “Persentasenya sekitar 17%. Jadi, ini memang masih jauh dari target keterwakilanv perempuan afirmasi sebesar 30%,” tuturnya.

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengapresiasi program peningkatan kapasitas bagi anggota Bawaslu perempuan daerah seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Puskapol UI. Srikandi Bawaslu tersebut berharap para peserta pelatihan dapat mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya.

“Sebagai perempuan kita patut memberi apresiasi kepada Puskapol UI yang konsen dalam mempersiapkan perempuan untuk menghadapi proses seleksi. Manfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya agar ini menjadi modal untuk mengikuti proses seleksi”,” ujar Dewi.

Editor: Jaa Pradana
Fotografer: Robi Ardianto

Bawaslu Tana Toraja Umumkan Pemenang Lomba Video Pendek sekaligus penandatanganan MoU dengan Kancab Dinas Pendidikan Wilayah X Sulawesi Selatan

Ditulis oleh : Humas Bawaslu Tana Toraja.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja. Makale, Selasa 31 Agustus 2021 bertempat di Ruang Sidang Bawaslu Tana Toraja, Sosialisasi Video Pendek Pengawasan Partisipatif digelar dengan menghadirkan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Sulawesi Selatan Baharuddin Iskandar,S.Pd.,M.Pd. Kepala Sekolah atau yang mewakili dan Perwakilan dari Siswa Peserta Lomba Video Pendek.

Sosialisasi Video Pendek Pengawasan Partisipatif yang sekaligus pengumuman Pemenang Lomba Video Pendek Tingkat SMA/SMK Sederajat di buka oleh Ketua Bawaslu Tana Toraja Serni Pindan yang di dampingi Kordiv HPPS Berthy Paluangan S.T.,M.S.P.  M.Zuhud Muhallim S.Pd.I.,M.Pd.I Kordiv SDM dan Koordinator Sekretariat Delbianus Patandean ,S.Pd.

Dalam Sambutan Pembukaannya Ketua Bawaslu Serni Pindan,S.Pd. menyampaikan Ucapan terimakasih atas Partisipasinya para Siswa-Siswi yang telah berkontribusi dalam melakukan Sosialisasi Pengawasn Partisipatif Lewat Karya Videonya yang telah Ditayangkan di Media Sosial Bawaslu Tana Toraja.

Dimasa non Tahapan Bawaslu Tana Toraja Terus menerus melakukan sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilu/pemilihan tentang larangan Politik Uang ,Hoax, Sara dan Intimidasi termasuk didalamnya adalah kegiatan kita pada hari ini yaitu sosialisasi Video Pendek Pengawasan Partisipatif Pemilu, dengan harapan Pemilu Serentak Tahun 2024 akan lebih berkualitas dan bermartabat, Urai Seni Pindan, S.Pd.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Baharuddin Iskandar,S.Pd.,M.Pd. pada kesempatan yang sama juga mengapresiasi atas terlaksananya lomba Video Pendek Pengawasn Partisipatif Pemilu yang diadakan oleh Bawaslu Tana Toraja dan bahkan berharap agar kerjasama dengan lembaga pendidikan terkait dengan pendidikan politik lebih dikembangkan.

Rapat Sosialisasi Video Pendek Pengawasan Partisipatif serta Pengumuman Pemenang lomba Video Pendek sekaligus dirangkaikan dengan Penandatanganan MoU dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wiliyah X Sulawesi Selatan.

Adapun Ruang Lingkup Nota Kesepahaman antara Bawaslu dan Dinas pendidikan Wilayah X  Meliputi Pendayagunaan Potensi dan Sumber daya masing-masing pihak yang bertujuan untuk Penguatan Demokrasi dan Pendidikan Politik bagi Siswa-Siswi SMA/SMK Sederajat dalam Wilayah Kabupaten Tana Toraja.

Diakhir kegiatan M.Zuhud Muahallim, S.Pd.I.,M.Pd.I. Kordiv SDM Mengumumkan Pemenang Lomba Video Pendek Pengawasan Partisipatif Pemilu sebagai berikut,

Untuk terbaik I  Lomba Video Pendek diraih oleh Ignasiel Irel dari SMK Negri 1 Tana Toraja dengan judul Video HOAX, Terbaik II Ori Ampu Lembang Dari SMA Kristen Makale dengan judul Politik Uang dan Terbaik III di Raih oleh Disyon Pasumbung dari SMA Negri 1 Tana Toraja dengan Judul Video Tolak Politik Uang. Rapat Sosialisasi Video Pendek Pengawasn Partisipatif Pemilu dan MoU dilaksanakan dengan menerapkan protokol Kesehatan Ketat.

Tulis Buku Evaluasi Pilkada 2020, Dewi Harap Masyarakat Terdorong Berpartisipasi

Ditulis oleh Robi Ardianto pada Kamis, 26 Agustus 2021 – 12:11 WIB

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memaparkan bukunya yang berjudul Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (26/8/2021)/foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Penulis buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 sekaligus Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berharap setelah membaca buku tersebut masyarakat paham dan menjadi terdorong berpartispasi dalam setiap kegiatan pemilu dan pilkada di Indonesia.

“Harapan kami dengan membaca buku ini masyarakat dapat menjadi paham kemudian terdorong melakukan partisipasi selama pelaksanaan pemilu maupun pemilihan, baik melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan partisipatif dan juga tentunya akan menjadi pelapor ketika mendapatkan peristiwa yang mengandung dugaan pelanggaran,” katanya saat peluncuran buku tersebut di Gedung Bawaslu, Kamis (26/8/20210).

Dewi menyebutkan dua alasan buku setebal 190 halaman itu dibuat. Pertama, aku dia, sebagai literasi hukum pemilihan (pilkada). Dengan begitu, Dewi berharap buku ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi secara komperehensif tentang pengaturan, pelaksanaan, dan permasalahan penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu secara berjenjang dari pusat sampai tingkat paling bawah.

“Baik terkait dengan pelanggaran admnistrasi, pidana pemilihan kemudian pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum lainnya. Tetapi, di dalam buku ini kami membatasi hanya membahas dua hal, yaitu tindak pidana pemilihan dan juga pelanggaran administrasi,” kata Dewi.

Alasan medua, lanjut Dewi, sebagai bentuk advokasi kebijakan. Terlebih, Dewi menyebutkan tidak ada perubahan undang-undang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024, sehingga buku tersebut menjadi sangat strategis hadir untuk menjadi advokasi kebijakan.

“Karena buku ini kami susun berdasarkan hasil-hasil penanganan pelanggaran dan bagaiamana problematika yang kami rasakan dengan keberadaan regulasi yang akan digunakan kembali pada pelaksanaan pemilihan pada tahun 2024,” ujarnya.

“Secara dini kami berharap sudah ada langkah-langkah antisipasi pencegahan sehingga hal-hal yang terkait peristiwa yang terjadi di Tahun 2020 tidak terjadi di tahun 2024 dan kualitas pemilihan 2024 akan menjadi lebih baik,” Dewi menambahkan.

Dirinya menjabarkan ruang lingkup penulisan buku tersebut dibatasi pada dua hal yakni soal regulasi dan kelembagaan. Buku tersebut juga disusun dengan mengumpulkan data-data dari Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi selama pelaksanaan pemilihan 2020. Dia bercerita, data tersebut dihimpun dan dikelompokan itulah yang menjadi dasar penulisan buku tersebut.

Dewi pun yakin pihaknya telah melakukan kajian mendalam pada buku yang terdiri dari tujuh bab itu, analisis kuat dan membuat argumentasi hukum. Data yang disajikan dalam buku tersebut yakni kajian, rekomendasi, putusan Bawaslu, dan putusan pengadilan atas tindak pidana pemilihan. Lalu, penelitian yang dilakukan dengan membuat kuisioner terkait dengan penanganan tindak pidana pemilihan dan dibagikan kepada Sentra Gakkumdu di tingkat daerah.

“Buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 ini kekuatan yang membedakan dengan buku lainnya menurut kami yakni soal kekuatan data,” ucapnya.

Dalam buku tersebut dibahas mengenai penanganan pelanggaran administrasi pemilihan dan tindak pidana pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, dengan fokus
analisa dilihat dari aspek regulasi dan kelembagaannya. Juga dibahas kajian teoritik mengenai tujuan hukum, penafsiran hukum, dan teori lembaga negara independen.

Buku itu membahas mengenai penanganan pelanggaran administrasi. “Ada beberapa persoalan yang mengemuka. Misalnya mengenai pengertian pelanggaran administrasi yang kurang jelas dan membingungkan atau pemeriksaan berulang yang dilakukan oleh KPU atas rekomendasi
Bawaslu,” ulas Dewi.

Pembahasan mengenai penanganan tindak pidana pemilihan dan beberapa persoalan yang mengemuka seperti banyaknya norma pidana yang diatur atau efektifitas penanganan lewat Sentra Gakkumdu juga dibahas di buku tersebut.

Sebagai Informasi, peluncuran buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala daerah 2020 tersebut dipandu oleh presenter Anya Dwinov, dibuka oleh Ketua Bawaslu Abhan dan dihadiri secara daring oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia tanjung.

Editor: Ranap THS
Fotografer: Jaa Pradana/Abdul Hamid